Desa Pakraman Sebagai Pribadi Hukum Forex

Awig-awig Dalam Desa Pakraman Sama halnya didalam sebuah negara yang memniki undang-undang atau hukum dasar yang mengatur kehidupan warganya dan sebuah organisasi yang memiliki anggaran dasar rumah tangga yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan organisasinya. Begitu juga dengan dera pakraman yang merupakan sebuah lembaga adat juga mempunyai hal serupa. Desa pakraman von Bali memiliki sebuah aturan adat yang digunakan sebagai aturan khusus untuk mengatur kehidupan masyarakat adat dalam wilayah kehidupan desa pakraman verdünnung kehidupan desa dinas yang berpedoman pada hukum nasionalnegara. Awig-awig berasal dari kata 8220w8221 yang artinya rusak sedangkan 8220awig8221 artinya tidak rusak atau baik. Jadi awig-awig dimaknai sebai sesuatu yang menjadi baik. (Surpha, 2002: 50). Das ist die Frage, weshalb es sich hierbei um eine derartige Untersuchung handelt. Sedangkan dalam Perda Nomor 3 November 2001 Tentang Desa Pakraman als Lembaga Adat, menyatakan. Awig-awig Adalah-Aturan-Yang-Dibuat-Oleh-Krama-Desa-Pakraman-Dan-Atau-Krama-Bannjar-Adat-Yang-Dipakai-Sebastian-Dämon-Pelamankanal-Tri-Hita-Karana-Sesuai-Dengan-Desa-Mawacara-Dan-Dharma - Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Keine Einträge vorhanden Hukum Adat (awig-awig dan pararem) adalah hukum adat Bali Yang hidup dalam masyarakat Bali yang bersumber dari Catur Dresta serta dijiwai oleh Agama Hindu Bali. Catur Dresta yakni, Sastra Dresta yakni Ajaran-Ajaran Agama, Kuna Dresta Yakni Nilai-Nilai-Buddaya, Loka Dresta Yakni Pandangan Hidup Dan Desa Dresta Yakni adat istiadat setempat (Windia, 2010: 50). Karakteristik yang dapat ditemui dalam awig-awig, diantaranya adalah. Bersifat sosial religius, yang tampak pada berbagai tembang-tembang, sesonggan, dan pepatah-petitih. Untuk Membrana sebuah awig-awig harus menentukan hari baik, waktu, tempat dans orang suci yang akan membuatnya, hal ini dimaksudkan agar awig-awig itu memiliki kharisma dan jiwataksu. Awali-awig-yang-ada-desa-pakraman-tidak-saja-mengatur-masalah-bhuwana-alit (kehidupan sosial) tapi juga mengatur bhuwana agung (kehidupan alam semesta). Hal inilah yang mendorong Masyarakat Bali sangat perkaya dan yakin bahwa awig-awig ataupun pararem tidak saja menimbulkan sanki sekala (lahir) juga sanksi niskala (batin). Bersifat konkret jelas artinya disini hukum adat mengandung prinsip yang serba konkret, nyata, jelas, dan bersifat luwes. Kaedah-kaedah hukum adat dibangun berdasarkan asas-asas pokok saja, sedangkan pengaturan yang bersifat ausführlich diserahkan pada pengolahan asas-asas pokok itu dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat. Jadi dari sini akan muncul peraturan adat lain seperti pararem sebagai aturan tambahan yang berisi petunjuk pelaksana, aturan tambahan, dan juga bisa saja sanksi tambahan yang belum ada, sudah tidak efektif atau belum jelas pengaturannya dalam awig-awig. Bersifat dinamis, Hukum adat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ketika masyarakat berubah karena perkembangan jaman, hukum adat ikut berkembang agar mampu mengayomi warga masyarakat dalam melakukan hubungan hukum dengan sesamanya (Sirtha, 2008: 152). Bersifat kebersamaan atau komunal. Dalam Hukum Adat Bali tidak mengenal yang namanya Hakim Menang Kalah, namun Yang ada adalah Hakim Perdamaischen. Karena Hukum Adat Bali lebih mementingkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Setiap individuelles mempunyai Arti penting di dalam kehidupan bermasyarakat, yang diterima sebagai warga dalam lingkungan sosialnya. Dengan demikian, hukum adat menjaga keseimbangan kepentingan bersama dengan kepentingan pribadi. Dalam awig-awig desa pakraman menjaga keseimbangan tiga aspek kehidupan manusia merupakan halte terpenting serta inilah yang membedakan awig-awig dengan hukum adat lainnya. Kita ketahui bersama masyarakat Bali dikenal sebagai masyarakat Yang memiliki sifat Komunal dan kekeluargaan dalam kehidupan kesehariannya, artinya Manusia menurut hukum Adat setiap individu mempunyai arti Penting di dalam kehidupan bermasyarakatmempunyai Ikatan Yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapisan hukum adat (Sudiatmaka, 1994: 12 ). Karakteristik lainnya dari awig-awig yakni tidak seperi hukum nasional atau hukum barat yang jarang mengakomodir dimensi sosiologis, hukum adat sebaliknya lebih mengakomodir dimensi sosiologis. Dengan demikian, dalam pembangunan hukum nasional, hukum adat menjadi bahan-bahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan lembaga-lembaga hukum adat seperti lembaga keamanan tradisional yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dapat digunakan dalam peregakan hukum (Sirtha, 2008: 27). Awig-awig yang hidup dalam masyarakat tidak hanya membedakan hak dan kewajiban melainkan juga memberikan sanksi-sanksi adat baik berupa sanksi dendas, sanksi fisik, maupun sanksi psikologi dan yang bersifat sprirtual, sehingga cukup dirasakan sebagai derita oleh pelanggarnya. Sanksi Adal Adalah berupa reaksi dari desa pakraman untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu. Jenis-jenis sanksi adat yang diatur dalam awig-awig maupun pararem antara lain. a. Mengaksama (minta maaf), b. Dedosaan (denda uang), c. Kerampang (disita harta bendanya), d. Kasepekang (tidak diajak bicara) dalam waktu tertentu, e. Kaselong (diusir dari desanya), f. Upacara Prayascita (upacara bersih desa) (Sirtha, 2008: 32).Pelaksana Fungsi Hakim Perdamaian Desa Di Bali (Cuplikan Tesis I Ketut Sudantra 2007 Pelaksanaan Fungsi Hakim Perdamaian Desa dalam Kondisi Dualisme Pemerintahan Desa di Bali 8221, Programm Pasca Sarjana Universitas Udayana , Hlm. 106-212) PELAKSANAAN suatu aturan hukum sangat ditentukan oleh kelembagaan (institusi) yang melaksanakan aturan hukum tersebut. Kelembagaan inilah yang oleh Lawrence M. Friedman dalam teorinya juristische sistem 1 sebastian Rechtsordnung. Dalam uralisch mengenai pengertian hakim perdamaisch desa di depan telah dijelaskan bahwa secara kelembagaan yang melaksanakan fungsi sebagai hakim perdamaischen desa adalah kepala-kepala masyarakat hukum adat. Untuk Daerah Bali Yang Secara yuridis dan faktual mengenal dua bentuk pemerintahan desa (dualisme) Menjadi persoalan tersendiri mengenai Siapa Yang dimaksud sebagai kepala masyarakat hukum Adat, apakah kepala desa pakraman (prajuru Adat) ataukah kepala desa dinas. Hal ini menjadi persoalan karena peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan bahwa baik desa pakraman mau pun desa dinas sama-sama dinyatakan sebagai masyarakat hukum. Dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 8211yang telah dikutip secara lengkap von depan, dengan jelas buchstaben bahwa desa pakraman adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat von Provinsi Bali. Seperti Telah diketahui bahwa pemimpin Dari desa pakraman disebut prajuru desa pakraman Yang dipilih dan atau ditetapkan oleh krama desa dengan struktur dan susunan Yang Telah diatur dalam awig-awig desa pakraman Masing-Masing (Pasal 7). Sesuai dengan susunan prajuru (undagan prajuru) menurut Awig-awig Desa Pakraman Keramas, pejabat Puncak Desa Pakraman Keramas disebut Bendesa 2. Hal itu dengan jelas disebutkan dalam Pawos 13 Yang menyatakan bahwa 8221 (1) Desa Adat Keramas kaenterang antuk Bendesa (2) Banjar Kaenterang antuk Kelian Banjar .. .8221. Sebaja pemimpin desa pakraman, prajuru desa pakraman adalah kepala masyarakat hukum adat von Provinsi Bali Yang semestinya melaksanakan fungsi sebagai hakim perdamaischen desa. Fungsi tersebut secara ekplisit dinyatakan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nicht verfügbar 3 Tahun 2001. Pasal tersebut menegaskan bahwa 8221Prajuru desa pakraman mempunyai tugas. Mengusahakan perdamaischen dan penyelesaian sengketa-sengketa adat8221 disamping tugas-tugas lainnya. Tugas-tugas gelegen Yang disebutkan dalam Pasal 8 tersebut adalah melaksanakan awig-awig desa pakraman mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di desa pakraman sesuai dengan sastra Agama dan Tradisi Masing-Masing mewakili desa pakraman dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan atas Persetujuan paruman desa mengurus als mengatur pengelolaan harta kekayaan desa pakraman dan membina kerukunan umat bergama dalam wilayah desa pakraman. Mengenai peranan prajuru Adat dalam menyelesaikan perkara dalam masyarakat di desa, Carol Warren, seorang peneliti Asing Yang meneliti desa adat dan desa dinas di Bali, menggambarkannya sebagai berikut: Als Adat Führer, klian banjar Zeuge Hochzeiten, Tod Zeremonien zu organisieren und zu führen Routine - und Spezial Banjar Versammlung Sitzungen (sangkepan und paruman) und Arbeitssitzungen (ngayah) für rituelle Zwecke. Klian werden von den Mitgliedern konsultiert, wenn es zu Konflikten zwischen Ehe, Kind und Erbschaft kommt, und in Nachbarschaftsstreitigkeiten über das Verwechseln von Viehbestand, Grenze und Zugangsrechten 3 Demikianlah Carol Warren menyebutkan peranan prajuru adat sangat besar dalam kehidupan masyarakat desa. Disebutkannya, Aktivitas-akitvitas prajuru Adat meliputi Aktivitas sebagai Saksi dalam perkawinan, mengatur upacara kematian, menyelenggarakan Rapat banjar (sangkepan) Rutin maupun zufällige, menyelenggarakan kerjabakti (ngayah) untuk tujuan upacara, serta menyelesaikan konflik Yang berkaitan dengan persoalan perkawinan, perceraian, pewarisan, Dan konflik bertetangga mengenai ternak kesasar, batas-batas wilayah pekarangan, dan lain-lain. Carol Waren juga menyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas, kemampuan prajuru adat sebagai vermittler sangat diperlukan. Di pihak gelegen, dalam pengertian desa Yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 22 Jahr 1999 Yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Jahr 2004) juga dinyatakan bahwa desa adalah masyarakat hukum Adat. Hal itu dengan jelas disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. 8221Desa8221 menurut undang-undang inilah yang dii Bali diimplementasikan sebaiai desa yang kini lazim krankheit desa dinas. Dengan demikian, secara logika hukum maka kepala desa dinas juga adalah kepala masyarakat hukum adat yang padanya melekat fungsi sebagai hakim perdamaischen desa. Hal ini tentu saja berimplikasi pada praktek penyelesaischen sengketa yang terjadi dalam masyarakat di desa. Dalam masyarakat hukum Adat di Bali, baik itu desa pakraman, subak, dan masyarakat hukum Adat Verschiedenes, kelembagaan dalam penyelesaian perkara Yang terjadi dilingkungan masyarakat hukum Adat Yang bersangkutan umumnya Telah ditentukan dalam awig-awignya. Pada tahun 2004 Ich Ketut Sudantra dan Ayu Putu Nantri melakukan penelitian mengenai identifikasi pola penyelesaian kasus adat menurut awig-awig desa pakraman von Kabupaten Badung. Dalam penelitian Yang dilakukan dengan pendekatan normatif tersebut ditunjukkan hasil bahwa dalam awig-awig desa pakraman di Kabupaten Badung masalah kelembagaan dalam penyelesaian perkara dilingkungan desa pakraman Telah diatur di dalam awig-awig Masing-Masing desa pakraman 4. Hal itu terutama dapat dilihat dengan jelas dalam Desa pakraman yang telah mempunyai awig-awig yang tertulis sebab einheit analisis dalam penelitian tersebut adalah awig-awig tertulis. Penelitian dengan Topik Yang sama kemudian dilanjutkan oleh Anak Agung Istri Ari Atu Dewi bersama I Wayan Koti antika Pada tahun 2006 di Kabupaten Tabanan 5. Dengan menggunakan Teknik pendekatan Yang sama dengan Yang dilakukan oleh I Ketut Sudantra dan Ayu Putu Nantri, dalam penelitian terhadap awig - Awen desa pakraman (tertulis) von Kabupaten Tabanan ini akhirnya diperoleh kesimpulan yang sama bahwa dalam awig-awig desa pakraman umumnya telah diatur mengenai kelembagaan dalam penyelesaian perkara. Dalam kedua hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa kelembagaan penyelesischer perkara-perkara adat dilakukan secara berjenjang. Apleba perkara tersebut terjadi dilingkungan banjar, maka pada tingkatan pertama penyelesaian dilakukan pada tingkat banjar von Kelihan Banjar. Apabila perkara tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat banjar baru kemudian von bawa ketingkat desa pakraman melalui von Bendesa AdatKlihan Desa. Kedua hasil penelitian di atas Telah menunjukkan bahwa Secara normatif Lembaga Yang berwenang menyelesaikan perkara dilingkungan desa pakraman adalah prajuru desa pakraman, yaitu Kelihan Banjar dan BendesaKelihan Desa sesuai tingkatannya. Halau berarti bahwa prajuru desa pakramanlah yang melaksanakan fungsi sebagai hakim perdamaischen desa. Penelitianisches Yang-Dilakukan-Terhadap Awig-awig-Desa-Pakraman-Keramik juga menunjukkan hal yang tidak berbeda. Di Keramas, berdasarkan Awig-awig Desa Pakraman Keramas yang ditulis tahun 1990, masalah kelembagaan dalam penyelesaian perkara diatur dalam suatu bab (sarga) tersendiri, yaitu Sarga VI tentang Wicara lan Pamidanda. Wicara artinya perkara atau masalah sedangkan pamidanda dapat diterjemahkan sebagai sanksi 6. Dalam Pawos 83 Awig-awig Desa Pakraman Keramas ditegaskan sebagai berikut: (1) Kelihan Banjar Wenang mawosin utawi mutusang wicara yening sang mawicara tunggil banjar (2) Bendesa Adat Wenang mawosin utawi mutusang wicara yening: 4) Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh IBPN (32 tahun) terhadap IBNM (50 tahun) di Banjar M Kasus-kasus tersebut berhasil diselesaikan oleh Perbekel Secara perdamaian tanpa campur tangan Bendesa Adat, kecuali untuk kasus Nomor 4 diselesaikan bersama Bendesa karena penganiayaan Tersebut ternyata berlatar belakang sengketa tanah pekarangan desa. Demikianlah dalam praktek terjadi pemilahan pengajuan perkara antarca perkara-perkara yang oleh Kelihan Banjar diajukan kepada Perbekolische Keramik-Keramik-Keramik-Keramik-Keramik-Keramik-Keramik-Schablone Bosta Keramas untuk mendapat penyelesaian. Dengan demikian, kelembagaan yang melaksanakan fungsi sebagai hakim perdamaischen desa menjadi bervariasi, yaitu bisa ditangani oleh Kelihan Banjar, Bendesa. Atau Wortspiel Perbekel. Walaupun terjadi pemilahan pengajuan perkara sesuai dengan substansi permasalahannya, tetapi akhirnya di dalam penyelesaian oleh masing-masing lembaga (Perbekisch und Bendesa) tidak jarang dilakukan kerjasama. Dämmerung Penanganan Perkara Penganiayaan Yang Melibatkan Ida Bagus Naya Sebastian Pelaku als Ida Bagus Nyoman Manik Sebakai Korban, kerjasama antara Baufällig als Perbekel dalam penanganan perkara sudah biasa dilakukan. Contamaya, antara lain adalah penanganan kasus sengketa pembagischen tanah pekarangan antara di Banjar L Desa Keramas. Kasus ini terjadi Pada awal tahun 2006. Tiga orang Bersaudara Yang Masing-Masing sudah berkeluarga, yaitu I KP (46 tahun), I KN (40 tahun), dan ich WA (27 tahun) menempati satu tanah pekarangan desa, bersengketa mengenai bagian Mereka Masing-masing. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut Mereka membawa masalahnya kepada Kelian Banjar L. Dengan fasilitasi Kelihan Banjar L sebagai Vermittler Mereka sesungguhnya sudah mencapai kesepakatan mengenai garis besar penyelesaiannya, tetapi karena para pihak menginginkan Agar ada penyelesaian Yang Lebih Pasti, mempunyai dasar hukum Yang Lebih Kuat berupa surat perjanjian , Kelihan Banjar L akhirnya Memba masalah tersebut kepada Bendesa. Oleh Bendesa masalah tersebut kemudian dikordinasikan dengan Perbekel untuk bisa diselesaikan bersama. Alasan Bendesa adalah, pertama, para pihak memang menghendaki Suatu bentuk penyelesaian Yang menurut Mereka mempunyai dasar Yang Lebih Kuat, yaitu surat pernyataan Yang ditabndatangani Kedua pihak dan disaksikan oleh Bendesa dan Perbekel, disamping Kelihan Banjar Kedua, Desa Pakraman Keramas tidak mempunyai fasilitas mesin ketik ( Komputer) untuk membuat surat perdamaisch sehingga merasa lebih baik sengketa tersebut diselesaikan Bersama Perbekel di Kantor Desa. Akhirnya, sengketa tersebut berhasil diselesaikan Secara perdamaian di Kantor Perbekel Pada tanggal 24. April 2006. Tidak jarang kasus-kasus Yang terjadi dalam masyarakat sangat rumit dan kompleks, baik dilihat Dari subyek maupun substansi permasalahan Yang melatar belakanginya, sehingga Kelihan Banjar mengalami kesulitan dalam memilah substansi Permasalahan yang menjadi latar belakang perkara, apakah termasuk perkara adat murni, campuran, ataukah nicht adat. Ini memerlukan kearifan tersendiri dari Kelihan Banjar untuk memilah kepada lembaga manna perkara tersebut harus von Bawa, ke Bendesa ataukah Perbekel. Kasus penganiayaan yang dilakukan öl IBPN terhadap IBNM di atas adalah satu contoh. Dilihat dari substansi Permasalahan Ketika kasus tersebut Dilaporkan Oleh Korban Kepada Kelihan Banjar M jelas menampakkan karakter sebaiai perkara kriminal murni (nicht adat), yaitu tindak pidana penganiayaan. Ketika kasus ini tidak bisa diselesaikan oleh Kelihan Banjar M Akibat pelaku dan korban nidot mau berdamai, akhirnya Kelihan Banjar M masalah ini kepada Kräuter und Gewürze. Ketika perkara esu mulai ditangani oleh Perbekel kerumitan kasus ini mulai tampak yaitu dilatar belakangi oleh ketidakpuasan IBPN terhadap penguasaan tanah pekarangan desa yang mereka tempati bersama. Karena itu Perbekel Keramas mengkordinasikan penyelesaian perkara ini dengan Bendesa Keramas sehingga diharapkan penyelesaiannya dapat menyeluruh dan Tuntas, tidak hanya penyelesaian di permukaan saja melainkan juga menyelesaikan akar masalahnya, yaitu masalah pekarangan desa Yang berkaitan dengan ayahan ke desa pakraman. Ternyata dengan sinergi antara Perbekel und Bendesa kasus ini dapat diselesaikan tuntas secara perdamaischen. Demikianlah yang terjadi von Keramas. Selama ini Kedua kepemimpinan desa (Perbekel dan Bendesa) Sama-Sama berperan dalam penyelesaian perkara baik Secara Mandiri maupun bersinergi, sehingga baik kelembagaan adat maupun dinas Sama-Sama melaksanakan fungsi sebagai Hakim perdamaioan desa. Ujung Tombak penyelesaian perkara Yang terajadi di Desa Keramas terletak Pada Pundak Kelihan Banjar karena dalam Modell penyelesaian perkara Secara berjenjang Yang berlaku di Desa Keramas, Kelihan Banjarlah Lembaga pertama Yang menangani setiap perkara Yang terjadi dilingkungan wilayahnya. Hanya apabila perkara tersebut tidak bisa diselesaikan von tingkat Banjar, barulah sengketa itu muncul als berproses di tingkat desa yang kemudian ditangani oleh Bandsa danatau Perbeka secara mandiri atau bersinergi. Dalam hal penyelesaian secara mandiri, terutama yang berupa pelanggaran hukum diadakan pemilahan perkara menurut substansi masalahnya, perkara adat, diselesaikan, oleh, prajuru, adat, perkara, nicht adat, diselesaikan, prajuru, dinas. Pemilahan perkara tersebut baru dapat Dilihat secara lebih jelas pada jenjang penyelesaian di tingkat desa, yaitu antarca perkara-perkara yang diselesaikan oleh Berkeley-Perkara-Perkara-Yang Diselesaikan von Perbekel. Pada tingkat Banjar Pemilahan Perkara Tersebut Tidak Jelas Karena Terjadinya Perangkapan Jabatan Antara Kelihan Banjar Adam dengan Kelihan Banjar Dinas. Namun demikian, pemilahan tersebut tidaklah terjadi secara kaku sebab dalam halb halb tertentu antara Perbekel und Bendesa bersinergi dalam menyelesaikan perkara. Walaupun umumnya diupayakan pemilahan penanganan perkara berdasarkan substansi masalahnya, dalam beberapa kasus Tampak peranan Perbekel lebil menonjol Dari peran Bendesa karena tidak jarang Perbekel juga menangani sengketa-sengketa Yang berlatar Belakang masalah Adat tanpa berkoordinasi dengan Bendesa. Disinilah Tampak bekerjanya faktor budaya hukum (Rechtskultur) pelaksana fungsi Hakim perdamaian desa di Desa Keramas, Muley Dari penulaian Kelihan Banjar dalam memilah Suatu perkara, kemudian Pada sikap kepada Lembaga Mana perkara ini kemudian diajukan di Tingkat desa, Perbekel atau Bendesa. Setelah perkara tersebut sampai dan ditangani oleh kelembagaan di Tingkat desa, nilai-nilai dan sikap Perbekel atau Bendesa sangat menentukan apakah perkara ini kemudian ditangani Secara sendiri oleh Masing-Masing Lembaga ataukah ditangani Secara bersinergis. Temuan penelitian von Desa Keramas von atas bukanlah suatu hal yang baru. Beberapa hasil penelitiankajian terdahulu yang berkaitan dengan praktek penyelesaian perkara dalam masyarakat di desa telah menunjukkan bahwa prajuru adat memang tidak sendirian dalam melaksanakan fungsi sebagai hakim perdamaischen desa. Tjok Istri Putra Astiti, dalam pidato pengenalan Jabatan Guru besar tetap dalam bidang hukum Adat Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, den 30. April 1977 sudah menyatakan bahwa: 8221. peranan Hakim perdamaian desa di desa-desa di Bali, disatu pihak dilaksanakan oleh Kepala Desa Adat (Klian AdatKlian Desa), der Pihak Lain, der Juga Oleh Kepala Desa Dinas (Perbekel) 8221 7. Kenyataan serupa juga dikemukakan oleh AA Ketut Sukranatha dalam penelitiannya di Kabupaten Tabanan tahun 2003 8. dan hasil penelitian Anak Agung Istri Ari Atu Dewi dan I Ketut Suardita di Kabupaten Badung tahun 2004 9. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam kenyataan, baik prajuru Adat maupun aparat desa dinas (Kepala Desa) Sama-sama melaksanakan fungsi sebagai hakim perdamaischen desa. Menurut hasil penelitian Ari Atu Dewi dan Suardita, Format hubungan antara aparat desa dinas dan desa pakraman dalam penyelesischen perkara dalam masyarakat di desa adalah hubungan fungsional yang bersifat kemitraan. Hubungan tersebut dilakukan secara proporsion tergantung kepada jeneis dan intensitas perkara. Terhadap perkara-perkara yang berupa sengketa von adama, maka lembaga yang von menyelesaikannya von adalah prajuru von adat secara von otonom. Tetapi apabila sengketa esu intensitasnya cukup tinggi atau tidak dapat diselesaikan von prajuru adat maka aparat desa dinas ikut menyelesaikannya. Terhadap sengketa-sengketa nicht Adat, penyelesaian umumnya dilakukan oleh aparat desa dinas tanpa melibatkan prajuru Adat, tetapi bila sengketa tersebut merupakan campuran antara sengketa Adat dan nicht Adat, maka kepala desa melibatkan prajuru Adat untuk menyelesaikan sengketa tersebut 10. Dari uraian di atas akhirnya dapat Disimpulkan bahwa baik prajuru desa pakraman maupun kepala desa dinas sama-sama melaksanakan fungsi sebagai hakim perdamaischen desa baik secara mandiri maupun secara bersinergi. Peran prajuru desa pakraman (Bendesa) als kepala desa dinas (Perbekel) tersebut sama-sama mempunyai landasan hukum yang kuat. Peran prajuru desa pakraman sebagai Hakim perdamaian desa disamping dilandasi oleh awig-awig desa pakraman juga mendapat landasan Yang Kuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Jahr 2001 sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Jahr 2003. Pasal 6 Peraturan Daerah tersebut dengan jelas Nachricht senden Nachricht senden Zuzwinkern Pakhanan mempunyai wewenang. Menyelesaikan sengketa-sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya. 8221. Kemudian dalam pasal 8 krankheit bahwa prajuru desa pakraman mempunyai tugas-tugas. Mengusahakan perdamaischen dan penyelesaian sengketa-sengketa adat8221. Mengenai peran kepala desa dinas sebagai hakim perdanmaischen desa secara yuridis memang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Jahr 2002 menegaskan bahwa 8221Tugas Perbekel adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan Adat istiadat Yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan tidak bertentangan Denan Undang-undang8221. Selanjutnya dalam ayat (3) ditegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (2) Perbekel mempunmyai fungsi, gelegen antara memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dan mendamaikan perselisihan masyarakat Desa. Berdasarkan ketentuan ini tentu saja Perbekel mempunyai kewenangan untuk berperan dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat di desa tanpa dibatasi pada substansi sengketa apakah sengketa adat atau Wortspiel nicht adat. Karena itu, secara normatif adalah wajar bila peran Perbekel lebih menonjol dalam penyelesisch Perkara ditingkat desa dibandingkan dengan peran Bendesa. Sebab peraturan perundang-undangan membatasi peran prajuru adat pada penyelesischen perkara yang berlatar belakang masalah adat dan agama. Di sini terdapat potensi konflik kewenangan antara prajuru desa pakraman dengan kepala desa dinas dalam penyelesischen sengketa. Walaupun selama ini terjadi sinergi yang harmonis antara kedua lembaga dalam penyelesaian sengketa, tetapi itu semata-mata karena di duung oleh budaya hukum (juristische kultur) dari prajuru adat dan kepala desa dinas, bukan karena substansi hukumnya (juristische substanz) yang menghendaki demikian. Ketentuan Pasal 6 DAN PASAL 8 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Dengan tegas menyatakan bahwa penyelesaian sengketa adat dan agama adalah kewenangan desa pakraman, sedangkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2002 Dergan Jelas Mitglied ruiniert kepada Perbekel untuk memasuki wilayah penyelesaian sengketa yang menjadi Kewenangan prajuru desa pakraman.